Reformasi TNI
Ketika Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Menjadi Primadona. Ada yang Berbeda Paradigma
Narasi "memilih dengan hati nurani" kerap mengabaikan rasionalitas. Saatnya memilih dengan kritis dan bertanggung jawab demi demokrasi yang lebih cerd
Pilkada: ajang demokrasi atau lelang jabatan? Jika rekrutmen pemimpin ketat, masihkah politik uang berkuasa? Simak ulasannya dan mari berdiskusi
KPU Kabupaten Pacitan mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024, memastikan proses demokrasi berjalan lancar
Yudya Pratidina Marhaenis! Indonesia Jaya!
Putusan MK ini adalah alarm bagi seluruh penyelenggara pemilu dan pejabat negara. Netralitas dan integritas adalah harga mati dalam demokrasi. Jika PS
Putusan MK perintahkan PSU di sejumlah Pilkada 2024 akibat pelanggaran. Bagaimana dampaknya bagi politik daerah?
Di ruang pengadilan yang dingin, suara palu mengetuk takdir. Wajah-wajah menegang, janji demokrasi diuji sekali lagi.
Kebijakan pemerintah harus mengacu pada kesejahteraan rakyat
lpka palu ikuti evaluasi pilkada 2024
Demokrasi yang sehat bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi memastikan bahwa proses pemilihannya adil, transparan
Timor Tengah Selatan -- Kapolres Timor Tengah Selatan (TTS), AKBP Sigit Harimbawan, S.H., S.I.K., M.H., melakukan silaturohim dengan Dewan Pimpinan Ma
Pemilih Indonesia saat ini masih didominasi oleh model sosiologis dan psikologis dan popularitas masih unggul dibandingkan program
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan dismisal, dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar di Jakarta tanggal 5
Yudya Pratidina Marhaenis!
Dalam pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Peme
Sejak reformasi dan diterapkannya desentralisasi, politik di Indonesia mengalami banyak perubahan, terutama dalam hal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada
Serangan fajar atau politik uang memang menjadi salah satu tantangan besar dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.Praktik ini sudah jelas mengotori nilai
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi arena pertarungan sengketa hasil Pilkada 2024. Sebanyak 309 gugatan diajukan oleh para calon kepala daerah ya
